MEMBACA DAN BERTANYA AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH

Membicarakan tentang perekonomian rakyat saat ini, rakyat sendiri sudah dapat menilai secara kritis dan bisa menganalisa apa yang terjadi. Berbagai keganjilan dan kejanggalan yang membebani anggaran daerah sudah seharusnya dapat kita kaji pengalokasiannya, apakah alokasi dana anggaran memang digunakan dan dimanfaatkan bagi pembangunan untuk kesejahteraan rakyat atau digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan yang tidak prioritas dan tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

• Menilai Bingkai Pembangunan Daerah

Bingkai Provinsi Bengkulu saat ini terlihat pada pembangunan ekonomi dan industrialisasi yang tampaknya merupakan jalan keluar yang tidak dapat ditolak oleh daerah kita. Saya membaca apa memang ada kemajuan melalui perubahan yang sedang berlangsung di daerah kita ini. Dari data-data BPS tahun 2006/2007, dari Bank Indonesia tahun 2007/2008. didapatkan beberapa keterangan yang perlu kiranya kita kaji dan pertanyakan. Dimulai dari proyek-poyek multiyears yang saat ini mengalami permasalahan di karenakan pinjaman yang berbentuk hutang dan lebih banyak proyek tersebut di anggarkan untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana daerah. Pinjaman ini jelas akan membebani anggaran karena harus dibayar oleh pemerintah, apalagi dengan bunganya yang besar.

Kenaikan ekspor sawit dan batu bara sampai 15 %, kenaikan ini disebabkan adanya trend kenaikan ekspor barang perdagangan lintas negara bukan oleh kebijakan pemerintah daerah, sedangkan mayoritas masyarakat Bengkulu berkebun karet, ini nasib baik atau buruk bagi daerah kita, komoditas karet malah bermasalah dan minus. Kenaikan pertumbuhan konsumsi hingga sebesar 10,68 % dan 8,81%, artinya belanja (pengeluaran) biaya hidup masyarakat dan belanja aparatur pemerintahan (gaji PNS). Meningkatnya konsumsi dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan, sedangkan bagaimana dengan pendapatan (income) masyarakat dan pemerintah. Hal ini seperti pepatah ‘besar pasak daripada tiang’, bagaimana dengan pengaturan dan kebijakan yang berasal dari pemerintah daerah. Bila dilihat investasi di daerah kita yang ada hanya investasi sifatnya tambahan oleh orang-orang local, artinya memang usaha-usaha yang dijalankan oleh masyarakat sendiri, bukan dari bantuan pemerintah seperti, masyarakat berdagang, bangunan ruko dan masyarakat membuka usaha dan warung dagang sendiri oleh pengusaha local.

Dari segi pertanian, perkebunan kopi sebagai komoditi unggulan di daerah Bengkulu dengan luas lahan 122. 070 ha dan produksi 73.110,8 ton. Karet dengan luas lahan 82.860 ha dan dengan produksi 76.356.09 ton di Kabupaten-kabupaten, kelapa dengan kawasan lahan produksi 13.610 ha dan produksinya 14.405,55 ton dan komoditas lainnya seperti, kakao, kayu manis, aren, kemiri, cengkeh, nilam, kapuk dan vanili yang tersebar di bebrapa Kabupaten Provinsi Bengkulu. Produksi dari perkebunan diatas tersebut mulai mengalami penurunan. Sedangkan potensi areal perkebunan yang belum tergarap 460.214,17 ha, yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, apa daya pemerintah untuk mengambil peluang tersebut ?.

Kita ketahui bahwa Indonesia termasuk salah satu daftar akan terjadi krisis pangan oleh IMF, bila kita tidak dapat mengelola secara baik pertanian kita, artinya perlu kebijakan dan tindakan antisipasi terhadap krisis pangan yang bila memang akan terjadi di daerah kitapula secara nasional. Pemerintah seharusnya membantu para petani untuk meningkatkan produksinya dan merangsang masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur untuk lebih produktif, bukan malah merangsang masyarakat untuk berkebun sawit mengikuti keinginan pasar, yang sewaktu-waktu bisa berubah. Selain itu pemerintah disibukkan dengan pengembangan industri dan jasa pariwisata yang lahannya tidak begitu besar di daerah kita bila dibandingkan dengan besar luasan lahan pertanian yang digunakan masyarakat sebagai mata pencaharian. Memang pengembangan pariwisata menjanjikan bagi daerah, namun kita lihat potensi daerah yang mayoritas masyarkat kita adalah bekerja pada sector pertanian. Sector inilah semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah untuk dibangun dan dikembangkan, sebagai perekonomian riil bagi masyarakat pada umumnya.

Soetomo (1995) mengatakan bahwa semestinya pembangunan masyarakat tidak hanya menekankan perhatiannya pada bagaimana memperkenalkan dan mendorong perubahan agar lebih cepat terjadi, akan tetapi juga memberikan perhatian pada dampak perubahan tersebut, termasuk dampak negative. Untuk itu studi tentang berbagai usaha pendekatan melalui respon masyarakat terhadap berbagai konsep kebijakan yang dikenai perubahan tersebut akan memberikan sumbangsih dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan side effect negative, baik melalui usaha preventif maupun rehabilitatif.

Masih tingginya angka pengangguran, meningkatnya angka kemiskinan dan kasus-kasus yang mengarah pada tindakan korupsi yang ditemukan oleh BPK setiap tahunnya meningkat yakni tahun 2004 sebanyak 29 kasus, tahun 2005 sebanyak 69 kasus dan tahun 2006 sebanyak 95 kasus, bagaiman di tahun 2007 ?. Parahnya lagi banyak pejabat kita yang seolah-olah tidak merasa bersalah terhadap tindakan yang dilakukannya. Kasus korupsi yang merupakan penyakit para pejabat kita hingga saat ini ‘nyaris tak terdengar’ kembali di telinga kita seperti, kasus Dispenda yang mengindikasikan pemimpin tertinggi daerah kita terlibat. Baru-baru ini dana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena musibah gempapun bisa-bisanya di korupsi oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Saya pernah membaca di Koran nasional Pelita (2008) bahwa 300 desa yang ada di Provinsi Bengkulu saat ini masih belum dialiri oleh listrik, selain itu menurut data dari Kimpraswil kota Bengkulu (2007) bahwa ada 15 Kelurahan yang termasuk pemukiman kumuh. Artinya mereka masih diselimuti dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Tahun 2007 sebanyak 183.931 KK atau 44,9% warga di provinsi Bengkulu hidup dalam kemiskinan. Hingga tahun 2006 mereka masih terbatas dalam mengakses alat produksi seperti pertanian, pelayanan untuk modal usaha, keterampilan, sarana dan prasarana, hunian, pendidikan, air bersih dan pelayanan kesehatan.

Pembangunan sepertinya tidak mengalir ke golongan miskin, padahal mereka inilah yang paling membutuhkan perubahan kehidupan. Artinya yang seharusnya menjadi landasan pokok dalam perencanaan pembangunan adalah tidak diabaikannya jumlah orang yang masih menderita kemiskinan, hasil pembangunan yang bisa menyentuh bagian terbesar anggota masyarakat, kebutuhan akan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

• Pembangunan Belum Berpihak Kepada Rakyat Kecil

Pembangunan merupakan suatu usaha untuk kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain meningkatkan pendapatan masyarakat, kesadaran untuk berusaha, mandiri, terpenuhinya kebutuhan baik material dan sprituil dalam rangka menuju kehidupan yang lebih baik. Bila kita baca kebutuhan masyarakat saat ini semakin beragam dan meningkat disisi permintaan sedangkan barang-barang kebutuhan tersebut mengalami kenaikan harga. Artinya sesuaikah pendapatan yang diperoleh masyarakat dengan pengeluaran yang meliputi belanja terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kita ketahui bahwa perhitungan pengeluaran rumah tangga per-bulan seperti, makan, air, listrik, telp, sewa rumah, ongkos perjalanan, biaya sekolah, biaya berobat, pakaian, sumbangan, danlainnya. Belum lagi semua jenis pengeluaran mengalami peningkatan, ditambah dengan hutang- hutang atau pinjaman masyarkat yang mesti dibayar. Kenaikan harga barang dan juga bertambahnya kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya semenjak adanya pembangunan, ongkos perjalanan meningkat akibat kenaikan BBM, biaya sekolah meningkat, mulai dari peralatan, spp, buku-buku ditambah lagi ongkos. Meningkatnya biaya sekolah, menyebabkan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan terhambat.

Bila kita baca dan pertanyakan kembali minimnya anggaran pendidikan, padahal masih banyak masyarkat kita yang tergolong buta pendidikan karena tidak memiliki akses dan biaya untuk mengenyam bangku pendidikan, begitupula dengan fasilitas pendidikan yang sudah kadarluasa, ketinggalan zaman dan kurang memenuhi daya saing.

Untuk itu perlu kiranya pemerintah daerah kita memiliki strategi pembangunan ekonomi yang diperuntukkan bagi masyarakat seluas-luasnya. Kebijakan, peraturan dan anggaran pembangunan mesti terpusat pada keberpihakkan pada rakyat, bukan keberpihakkan pada kekuasaan penguasa dan kebesaran pemodal. Sebagian besar penduduk daerah Bengkulu hidup di sector penghasil barang-barag industri primer, masalahnya ada pada produktivitas yang relative rendah yang mempengaruhi pendapatan petani. Curahan perhatian yang besar diperlukan dari pemerintah daerah terhadap sector ini, artinya diperlukan berbagai daya dan upaya yang lebih. Sedangkan para politisi dan pejabat kita yang serius berbicara lantang mengenai perubahan dan pembangunan untuk rakyat, akan tetapi sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa tentang bagaimana cara melaksanakannya. Rancangan pembangunan yang dilaksanakan hendaknya tidak kontradiktif terhadap proses tata laksana dan tujuan akhir yang hendak dicapai. Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila berakibat positif pada kehidupan masyarakat seperti berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan serta hal lain yang berkaitan dengan hajat hidup masyarkat. Tanpa mengatasi hal tersebut dan melihat keunggulan potensi yang seharusnya di kembangkan (sektor pertanian) pembangunan daerah kita tidak akan berjalan optimal.