BENGKULU UNTUK PARIWISATA ATAU PARIWISATA UNTUK BENGKULU

Pengembangan kepariwisataan merupakan produk rekayasa penguasa untuk memenuhi berbagai kepentingan dan yang pasti meraib keuntungan. Namun perlu menjadi kajian, keuntungan untuk siapa, apa dan bagaimna…?. Akibatnya bila dilihat pada kemampuan daerah dan rakyat Bengkulu baik dalam perihal pembiayaan dan pengembangan yang menyerap cost yang besar, bahkan khususnya terhadap identitas budaya orang Bengkulu itu sendiri. Bila dilihat secara historis tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan melalui promosinya adalah sebuah citra politik suatu daerah tujuan wisata, karena cara ini akan membuka celah pergaulan kepentingan politik penguasa saat ini. Hal kedua barulah tujuan ekonomi, artinya kebijakan yang berbentuk program tak luput dari kepentingan politis. Kebijakan pengembangan pariwisata sangat bersifat ‘top down’, karena kurang memperhatikan aspirasi local. Ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang bersimbolkan globalisasi dan modernisasi yang sering bersebrangan pada keseimbangan masyarakat atau tanpa peduli dengan dampak yang di akibatkan terhadap masyarakat dan budaya yang ada.

• Pariwisata Anugerah atau Musibah

Konsepsi pengembangan pariwisata bukan hanya secara formal program dalam memperluas dukungan masyarakat. Namun lebih kepada perumusan paradigma pengembangan pariwisata Bengkulu yang benar-benar berpihak dan bermanfaat untuk Bengkulu. Hal ini memerlukan kerjasama para elit birokrasi, akademisi dan budayawan Bengkulu. Melalui konsep ini nanti diharapkan pengembangan pariwisata Bengkulu benar-benar bertumpu pada kebudayaan Bengkulu yang dijiwai Agama Islam sebagai potensi yang dominan, dengan harapan terjalin hubungan yang saling menguntungkan. Pengembangan pariwisata di Bengkulu melalui konsep pariwisata budaya akan menjadi permasalahan tersendiri bila diterjemahkan sebagai pemanfaatan budaya untuk konsumsi pariwisata, padahal yang dianggap penting adalah mengarahkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, melindungi masyarakat dan kebudayaan Bengkulu dari berbagai dampak negatif pariwisata.

Fenomena perubahan akan menerpa masyarkat dan kebudayaannya, persoalaan budaya, lingkungan, ketimpangan ekonomi serta dampak social budaya akan lahir dari pengembangan pariwisata, karena pengembangan pariwisata berada dibawah control kekuasaan penguasa daerah setempat untuk mengeruk manfaat ekonomi sebesar-besarnya, tanpa peduli dengan permasalahan yang akan muncul dan terkadang belum pernah ada sebelumnya di daerah tersebut. Dalam konteks ini potensi besar yang selalu dibanggakan dapat membawa anugerah atau malah musibah.

• Obyek Pembangunan

Setiap pembangunan yang ada pasti mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, mengeruk pendanaan daerah. Dapat diketahui saat ini pendapatan daerah terbesar di dapat dari penarikan retribusi masyarakat, apabila pemasukan diambil dari masyarakat namun pembangunan bukan diperuntukkan bagi mereka, sangat ironis dan irasional. Apalagi jika diketahui bahwa anggaran daerah tidak mampu untuk membiayai pengembangan pariwisata, sedangkan yang mesti diperhatikan bukan hanya sector ini. Bagaimana dengan sector lain yang lebih dominan di Provinsi Bengkulu, akibatnya sector lain akan terbengkalai. Tak lain pemerintah daerah mesti berhutang dan mendatangkan investor, barangkali inipun belum terlihat jelas pengaturan dan akan membebani daerah.

Kajian bagi pembangunan infrstruktur juga mesti penuh perhitungan, karena diharapkan akan mendapatkan keuntungan pemasukan, bukan malah suatu hal yang mubazir dan pembangunan yang sia-sia. Begitupula dengan biaya perawatan yang acap kali akan dianggarkan/pemborosan. Masyarakat tergolong hanya menjadi penonton pada pengembangan pariwisata saat ini, parahnya lagi dikhawatirkan mereka terus-menerus akan menjadi obyek pembangunan, bukan subyek (pelaku pembangunan).

Kegiatan pengembangan pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, Pembangunan infrastruktur misalnya sering sekali masyarakat harus tersingkirkan dari rumah mereka dan kehilangan pekerjaan yang telah lama mereka geluti, misalnya ; kasus masyarakat nelayan daerah Lombok telah diusir dari rumah mereka agar mengosongkan pantai-pantai yang indah untuk tempat-tempat hiburan. (hasil riset KOSLATA di Kalimantan)

Aktifitas pembangunan yang berlangsung terus-menerus dilokasi obyek wisata dapat menyebabkan masyarakat merasa terganggu. Masyarakat nantinya dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Masalah lain adalah yang menyangkut kegiatan pembangunan yang tampaknya cenderung mendahulukan kepentingan wisatawan dan bukannya kepentingan penduduk setempat. Hal tersebut dapat dilihat dari program-program pembangunan yang lebih banyak pada rencana membangun infrastruktur prasarana pariwisata daripada mempersiapkan masyarakat sebagai salah satu pelaku pembangunan nantinya, sehingga terlaksananya masyarakat yang sadar wisata, masyarakat yang akan tetap memelihara dan menjaga kondisi lingkungannya menjadi nyaman, bersih, aman dan ramah terhadap wisatawan Artinya akan mubazir bila pembangunan pariwisata nantinya akan menimbulkan dampak pencemaran lingkungan, kesenjangan ekonomi yang mencolok, kritik, kriminalitas dan komersialisasi seni budaya.

• Pembangunan Demokratis

Pengembangan pariwisata di Bengkulu terkesan dipaksakan dan terpaksa. Konsep pengembangan yang memadai sebaiknya melihat potensi yang dapat diterapkan berdasarkan kesinambungan, pemberdayaan masyarakat pendukungnyaa dan pelestarian budaya. Kebudayaan yang ada dimasyarakat mesti secara alami berjalan, tanpa harus direkayasa dan dibuat instan untuk suatu kebutuhan. Pemerintah hanya mengaakomodasi keinginan masyarakat melalui berbagai fasilitas pendukung. Apabila ada fasilitas, mesti dipikirkan suasana seperti apa yang diinginkan masyarkat sebagai pendukung kebudayaannya. Tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya, bukannya asal bangun. Sehinggga sering kita dapatkan bangunan yang terbengkalai karena secara fungsi tidak layak dijadikan untuk kegiatan yang sesuai dengan budaya masyarakat. Artinya pembangunan daerah semestinya muncul dari prakarsa rakyat itu sendiri dengan tetap meningkatkan kebebasan dan kemampuan masyarakat untuk memilih dengan nilai dan dasar yang diyakini. Pada akhirnya pembangunan itu harus dikembalikan pada sarana melaksanakan perintah Allah SWT, yaitu mewujudkan keselamatan dan kedamaian di dunia dan akhirat. Baldatun toyibatun warobun gophur.

Untuk mewujudkan pembangunan yang menyeluruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, maka pembangunan ekonomi harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terprogram. Bahwa pembangunan ekonomi yang diselenggarakan dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematik dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakat (Siagian,2003:73)

Pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila berakibat positif pada kehidupan masyarakat seperti berkurangnya angka kemiskinan, berkurangnya angka pengangguran terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan serta hal lain yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. sejalan menurut Hasibuan (dalam Supriatno,2007:3) ”Pembangunan ekonomi baru akan berjalan lancar bailamana dilakukan pembangunan fisik serta peningkatan keahlian dan keterampilan dari masyarakat serta didukung oleh pemerintahan yang stabil dan dinamis ”.

Menurut Purwadarminta tahun 1987 (dalam Murizal, 2004:18), menerangkan tentang sejahtera” istilah sejahtera merupakan suatu keadaan aman, selamat, terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran”. Kesejahteraan ekonomi merupakan suatu keadaan dimana manusia atau kelaurga berada pada suatu tata kehidupan dan penghidupan individual ataupun kehidupan bersama yang dapat dilihat dari keadaan baik secara fisik, mental maupun kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat finansial dan juga kemampuan untuk mememcahkan masalah di bidang peningkatan pendapatan.